Jumat, 24 Mei 2019    10:04 WIB
Liputan Fakta

                                 Kabupaten Serang

***Identitas Wartawan Liputanfakta.com Namanya Tercantum pada Box Redaksi, Memiliki Kartu Pers yang Masih Berlaku dan Memiliki Surat Tugas yang Masih Berlaku**** IKLAN/BERITA Hubungi Telp/WA : 081297639596****Identitas Wartawan Liputanfakta.com Namanya Tercantum pada Box Redaksi, Memiliki Kartu Pers yang Masih Berlaku dan Memiliki Surat Tugas yang Masih Berlaku**** IKLAN/BERITA Hubungi Telp/WA : 081297639596****
TERKINI
 


Ade Awaludin: Perlu Segera Dibuatkan Regulasi Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah

Muri Abdullah,    31 Oktober 2018,    17:42 WIB,    Dibaca : 1,480 Kali

Ade Awaludin: Perlu Segera Dibuatkan Regulasi Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah

Serang - Sejumlah pihak mendorong DPRD Banten segera membahas Raperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Banten.  Draft raperda tersebut sudah lama berada di Badan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Banten dan belum dibawa ke pleno untuk dibahas lebih lanjut ke paripurna agar dibahas di tingkat panitia khusus.

Wahyu Arya, penyair Banten memandang raperda tersebut perlu dibahas ke tingkat lebih tinggi agar segera menjadi payung hukum tetap. Menurutnya, penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik semakin tersingkirkan oleh bahasa asing. Pegiat Kubah Budaya ini menilai, perlu payung hukum untuk pemartabatan penggunaan Bahasa Indonesia, terutama di ruang publik.

"Saat ini kita lihat di ruang publik lebih banyak pihak yang menggunakan bahasa asing daripada Bahasa Indonesia. Kita masuk ke pusat perbelanjaan saja, terasa seperti di negara asing karena banyaknya kata-kata asing yang digunakan," ujarnya, Rabu (31/10/2018).

Wahyu menegaskan bahwa salah satu hasil Kongres Bahasa Indonesia XI merekomendasikan Pemerintah daerah harus berkomitmen dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik. Pada sisi lain kongres juga merekomendasikan pemerintah harus mengelola bahasa dan sastra daerah dalam upaya pelestarian dan

penyusunan data dasar melalui penguatan kerja sama Badan Bahasa dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media.

Qizink La Aziva, pendiri Komunitas Bahasa Jawa Serang (BJS)  sepakat agar raperda tersebut segera mendapat perhatian anggota dewan. Menurutnya, payung hukum tersebut juga sebagai salah satu bentuk komitmen Pemprov Banten dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah. Ia menegaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengamanatkan peran pemerintah daerah melindungi bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

"Selain pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia, Pemprov Banten harus punya komitmen dalam upaya pelestarian dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Di Provinsi Banten ini ada beberapa bahasa daerah yang perlu mendapat perharian pemerintah, di antara bahasa Sunda dialek Banten, bahasa Jawa Serang, bahasa Betawi, ada juga bahasa Lampung di daerah Cikoneng, Kabupaten Serang," ujarnya.

Ade Awaludin, anggota Komisi V dan Bapperda DPRD Banten dari Fraksi Gerindra mengaku sudah mengusulkan judul raperda itu ke Bapperda dan sudah di jadwalkan akan dibahas tahun ini. "Namun saya juga mendapat informasi bahwa besok Kamis 1 November ada beberapa Usulan Raperda akan diluncurkan ke Tahun 2019, tentu saya kecewa karena seharusnya teman-teman komitmen dengan jadwal dan ada respek terhadap perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di Banten," ujarnya.

Dikatakan, jika bicara prioritas maka soal kebahasaan yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah lebih prioritas karena ini menyangkut Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. "Sudah banyak bahasa Indonesia baik sebagai petunjuk pelayanan publik mengalami sesat bahasa dan hal itu dibiarkan, contoh kata dikontrakan yang artinya dilawankan namun kita sudah lazim mengartikan itu  disewakan," ujarnya, atau soal kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga asing sudah di cabut oleh Peraturan Kemenaker No. 16 Tahun 2015, dimana jelas hal tersebut merugikan kedaulatan kita sebagai bangsa, hal hal semacam ini harus segera dibuatkan regulasi daerahnya.

Ia menambahkan, soal kebahasaan daerah sebagai bahasa ibu itu juga harus memiliki kaidah-kaidah yang terukur sehingga tidak liar atau hanya mengikuti kemauan para penutur tertentu, karena bahasa daerah merupakan bagian dari sastra multikultural.

Ade melihat kemungkinan raperda tersebut dicoret dengan alasan soal postur anggaran penyusunan raperda tersebut tidak ada lagi kegiatan ticketing atau study banding. "Saya kira hal tersebut bukan alasan  yang tepat. Kalau dengan pembahasan yang serius dan mengundang para pakar dan pegiat bahasa dan sudah menemukan hasil itu cukup. Tidak ada alasan raperda itu ditunda," ujarnya.

TERPOPULER
Depok 21 April 2019 00:47
Kota Depok, liputanfakta.com---Perayaan Malam Paskah di Gereja Katolik Santo Thomas Depok berlangsung hikmad, Sabtu, 20/4/2019. Sejumlah umat Katolik yang hendak beribadah tak luput dari pengamanan aparat kepolisian.

Dibaca : 1112 kali

img
Jakarta Pusat 11 April 2019 07:57 WIB
Jakarta, liputanfakta.com---Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin DKI Jakarta meyakini target suara 55 persen berhasil diraih saat Pilpres 2019. Ketua TKD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai,

Dibaca : 775 kali

img
Jakarta Pusat 11 April 2019 07:35 WIB
Jakarta, liputanfakta.com---Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak para kepala desa dan perangkat desa untuk menyukseskan Pemilu 2019. Dikatakan, jangan sampai dalam pemilu ada yang mengganggu

Dibaca : 597 kali

img
Depok 23 Desember 2018 19:20 WIB
Kota Depok, liputanfakta.com---Pemerintah Kota Depok berkomitmen untuk terus melestarikan kebudayaan asli Depok agar tidak hilang akibat perkembangan zaman. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan membentuk kampung-kampung

Dibaca : 960 kali

img
Jakarta Pusat 22 Desember 2018 09:50 WIB
Jakarta, liputanfakta.com---Setelah kembali dari rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin rapat terbatas yang membahas persiapan menjelang Natal dan Tahun

Dibaca : 1242 kali

img
Kolaka 02 Desember 2018 01:50 WITA
Kolaka, Liputan Fakta.com---Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka mengundang setidaknya 20 Juru Warta baik yang tergabung dalam Media Online, TV dan Cetak guna menyatukan pandangan dalam kegiatan liputan

Dibaca : 881 kali

img
Jeneponto 29 November 2018 14:54 WITA
Jeneponto, Liputan Fakta.com---Setelah melewati perjuangan panjang yang tentunya melelahkan, dari makassar ke kantor Kemenristekdikti di Jakarta dan kembali ke Makassar di LLDIKTI Wil. IX Selawesi akhirnya menuai hasil.

Dibaca : 1153 kali

img

Redaksi Kode Etik Internal Undang - Undang Pers Kode Etik Jurnalistik Pedoman Media Siber
LIPUTAN FAKTA



Copy Right @2018 Liputanfakta All Right Reserved
Kotak Surat Privacy Policy Info Iklan Disclaimer Karir