Jumat, 24 Mei 2019    11:04 WIB
Liputan Fakta

                                 Kabupaten Humbang Hasundutan

***Identitas Wartawan Liputanfakta.com Namanya Tercantum pada Box Redaksi, Memiliki Kartu Pers yang Masih Berlaku dan Memiliki Surat Tugas yang Masih Berlaku**** IKLAN/BERITA Hubungi Telp/WA : 081297639596****Identitas Wartawan Liputanfakta.com Namanya Tercantum pada Box Redaksi, Memiliki Kartu Pers yang Masih Berlaku dan Memiliki Surat Tugas yang Masih Berlaku**** IKLAN/BERITA Hubungi Telp/WA : 081297639596****
FOKUS
 


Lembaga K.P.K Surati Kapolres Humbang Hasundutan

Rensus,    10 Mei 2019,    22:44 WIB,    Dibaca : 1,666 Kali

Lembaga K.P.K Surati Kapolres Humbang Hasundutan

Ketua Lembaga K.P.K Humbang Hasundutan Lamhot Lumban Gaol. (Foto : Rensus/liputanfakta.com)

Dolok Sanggul, liputanfakta.com---Lembaga K.P.K Humbang Hasundutan akhirnya menyurati Kapolres Humbang Hasundutan terkait kasus pengrusakan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/47/IV/2017/HBS tanggal 13 April 2017, Jumat, 10/5/2019.

Surat bernomor 021/PIMDA-LEM-K.P.K/HH/V/2019 ditujukan ke Kapolres Humbang Hasundutan c.q Kasatreskirim Humbang Hasundutan guna mengkonfirmasi dan klarifikasi tertulis itu diterima langsung oleh bagian Kasium Polres Humbahas.

Lembaga K.P.K Humbang Hasundutan menemukan banyak kejanggalan dalam kasus pengrusakan yang dilaporkan ke Polres Humbahas. Menurutnya, yang seharusnya melaporkan itu adalah pemilik tanah yang sah, karena seseorang yang masuk dilahan orang lain tanpa hak itu dapat dipidana. Kedua, legalitas bukti surat kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh si pelapor diduga tidak ada, kalau pun ada hanyalah surat perjanjian jual beli sawah dengan bibit 12 liter. Hal ini diketahui berdasarkan arsip surat di kantor Desa Onan Ganjang dan surat keterangan kepala desa yang menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama pelapor atau atas nama keluarga pelapor.

“Iya, kita menyurati Kapolres Humbang Hasundutan untuk mengetahui kepastian hukum dan keadilan atas nama hukum. Kita juga melampirkan bukti surat kepemilikan yang sah dan bukti-bukti lain berupa dokumentasi saat melakukan pematokan batas yang dimiliki saudara ahli waris sebagai terlapor”, ujarnya menjelaskan perihal surat dimaksud.

Ketua Lembaga K.P.K Humbang Hasundutan, Lamhot Lumban Gaol mengatakan bahwa bicara pengrusakan berarti lebih dahulu berbicara tentang legalitas kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan bisa bermacam-macam. Bilamana pelapor ada menunjukkan bukti surat kepemilikan yang sah apakah itu surat keterangan dari Penatua/Raja Adat, Kepala Desa, Camat dan atau sertifikat, maka layaklah laporan pengaduan tersebut diproses secara hukum.

“Dengan adanya bukti surat kepemilikan tanah oleh pemilik tanah yang sah, maka sudah seharusnya laporan pengaduan itu batal demi hukum. Penyidik tidak perlu merasa malu untuk menerbitkan SP3 terhadap kasus yang tidak memiliki cukup bukti”, ujarnya

Sebelumnya, masalah tanah ini sudah ada sejak tahun 2005. Dulu mulai sejak tahun 1972 sampai Tahun 1997 sawah dan ladang sekitarnya dikelola dengan baik dan tidak ada masalah. Namun, setelah orangtua ahli waris berangkat merantau, sawah tersebut diberikan orangtua ahli waris kepada saudaranya untuk dikerjakan. Pada tahun 2004, salah seorang dari saudara ahli waris melihat ada oranglain menanam perladangan milik tersebut, dan langsung memberitahukan kepada orangtua ahli waris. Saat itu orangtua ahli waris datang dari rantau menegur dan melarang agar jangan ditanami kopi dan tanaman keras lainnya, karena itu adalah tanah milik saya, ujar Asinahot Lumban Gaol menirukan ucapan orangtua ahli waris saat itu.

Pada tahun 2005 orangtua ahli waris pulang ke kampung halaman Desa Onan Ganjang. Orangtua ahli waris pun kembali mengelola sawahnya. Namun, karena ladangnya sudah ditanami kopi oleh oranglain, akhirnya orangtua ahli waris melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa Onan Ganjang. Kepala Desa bersama Penatua/Raja Adat melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Hampir 10 tahun lamanya, akhirya mediasi yang dilakukan Kepala Desa bersama Penatua/Raja Adat menemukan kata sepakat.

Tepat pada tanggal 5 April 2016, Kepala Desa bersama Penatua/Raja Adat langsung menuju tanah sengketa yang terletak di Jalan Janji membuat patok batas disaksikan kedua belah pihak. Usai dari lokasi, kedua belah pihak membuat surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani. Surat kesepakatan perdamaian juga ditandantangani Penatua/Raja Adat Pintubosi Onan Ganjang dan diketahu oleh Kepala Desa Onan Ganjang.

Untuk keperluan pengurusan sertifikat ke BPN, ahli waris mengurus Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Onan Ganjang. Berdsarkan surat Kesepakatan perdamaian itu, akhirnya Kepala Desa Onan Ganjang menerbitkat Surat Keterangan Tanah dengan Nomor: 140/105/SK/2016, tanggal 7 April 2016 berikut gambar denah tanah milik ahli waris.

Pada waktu itu, tanah milik ahli waris yang masih ditanami padi gogo dan singkong diberi waktu sampai panen dulu. Satu tahun berselang, ahli waris ingin memperbaharui patok batas yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Penatua/Raja Adat. Tepat bulan Mei 2017, ahli waris memasukkan alat berat untuk membuat parit sebagai batas sekaligus membuat jalan masuk ke perladangan disekitar tanah milik ahli waris. Ada, tanaman kopi diatas tanah milik ahli waris yang kena saat membuat parit, justru dilaporkan sebagai kasus pengrusakan.

“Apakah kopi yang ditanam diatas tanah yang tidak miliknya dan tidak pernah mendapat izin untuk menanam kopi dari pemilk tanah yang sah, karena kena alat berat dapat dijadikan tersangka? Apakah pemilik tanah yang sah harus menunggu kopi tersebut mati, baru pemilik tanah yang sah bisa mengelolanya?, lagian yang nyuruh tanam kopi waktu itu siapa? Yang anehnya lagi setelah terjadi kesepakatan perdamaian, kita langsung mengurus surat keterangan tanah dari kepala desa, tapi itu tidak diakui Polres sebagai buti kepemilikan yang sah”, ujar Manogi Lumban Gaol salah seorang ahli waris.

Berselang satu minggu setelah kejadian, Polres Humbahas justru mengirimkan surat panggilan sebagai saksi atas kasus penganiayaan kepada ahli waris dan kepada saudara ahli waris. Setelah kasus penganiayaan putus pada bulan Maret 2018 oleh PN Tarutung. Bulan Agustus 2018 tiba-tiba datang lagi surat panggilan sebagai tersangka pengrusakan kepada ahli waris dan kepada saudara ahli waris dari Polres Humbahas. Ahli waris dan saudara ahli waris pun diperiksa di Polres Humbahas.

Pada tanggal 6 Mei 2019, kasus pengrusakan ini kembali diungkit dimana Polres Humbahas kembali mengirimkan Surat Berita Pengambilan Sumpah Saksi untuk ditandatangni ahli waris dan saudara ahli waris.

Hingga berita ini diturunkan, kasus pengrusakan dimaksud masih berada di tangan penyidik Polres Humbang Hasundutan. 

TERPOPULER
Depok 21 April 2019 00:47
Kota Depok, liputanfakta.com---Perayaan Malam Paskah di Gereja Katolik Santo Thomas Depok berlangsung hikmad, Sabtu, 20/4/2019. Sejumlah umat Katolik yang hendak beribadah tak luput dari pengamanan aparat kepolisian.

Dibaca : 1112 kali

img
Jakarta Pusat 11 April 2019 07:57 WIB
Jakarta, liputanfakta.com---Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin DKI Jakarta meyakini target suara 55 persen berhasil diraih saat Pilpres 2019. Ketua TKD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai,

Dibaca : 775 kali

img
Jakarta Pusat 11 April 2019 07:35 WIB
Jakarta, liputanfakta.com---Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak para kepala desa dan perangkat desa untuk menyukseskan Pemilu 2019. Dikatakan, jangan sampai dalam pemilu ada yang mengganggu

Dibaca : 597 kali

img
Depok 23 Desember 2018 19:20 WIB
Kota Depok, liputanfakta.com---Pemerintah Kota Depok berkomitmen untuk terus melestarikan kebudayaan asli Depok agar tidak hilang akibat perkembangan zaman. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan membentuk kampung-kampung

Dibaca : 961 kali

img
Jakarta Pusat 22 Desember 2018 09:50 WIB
Jakarta, liputanfakta.com---Setelah kembali dari rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin rapat terbatas yang membahas persiapan menjelang Natal dan Tahun

Dibaca : 1242 kali

img
Kolaka 02 Desember 2018 01:50 WITA
Kolaka, Liputan Fakta.com---Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka mengundang setidaknya 20 Juru Warta baik yang tergabung dalam Media Online, TV dan Cetak guna menyatukan pandangan dalam kegiatan liputan

Dibaca : 881 kali

img
Jeneponto 29 November 2018 14:54 WITA
Jeneponto, Liputan Fakta.com---Setelah melewati perjuangan panjang yang tentunya melelahkan, dari makassar ke kantor Kemenristekdikti di Jakarta dan kembali ke Makassar di LLDIKTI Wil. IX Selawesi akhirnya menuai hasil.

Dibaca : 1153 kali

img

Redaksi Kode Etik Internal Undang - Undang Pers Kode Etik Jurnalistik Pedoman Media Siber
LIPUTAN FAKTA



Copy Right @2018 Liputanfakta All Right Reserved
Kotak Surat Privacy Policy Info Iklan Disclaimer Karir